Ditulis pada tanggal 8 Mei 2015, oleh Adm, pada kategori Dekanat Note

PD 2aSebagai PTN-BLU, tak ayal lagi bagi UB untuk melaksanakan Remunerasi sebagai amanat penting dalam otonomi keuangan. Jika dilihat dari kompleksitasnya, diperkirakan UB baru bisa melaksanakan remunerasi pada Januari 2016. Walaupun diskursus tentang remunerasi ini disambut antusias oleh warga UB karena terkait dengan peningkatan kesejahteraan, namun hingga saat ini remunerasi belum dilaksanakan karena memang persoalannya tidak sederhana. Paling tidak ada 2 hal besar yang harus dilaksanakan UB agar bisa menyusun konsep remunerasinya yaitu (1) Sustainibilitas dan konsistensi pagu penerimaan khususnya sumber dana PNBP, dan (2) Corporate grade pegawai yang rasional dengan volume yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Mungkin dalam ketersediaan dana bagi universitas sebesar UB masih bisa dipertahankan konsistensinya setidaknya untuk 10 tahun ke depan, tetapi yang menjadi persoalan adalah volume pegawai UB yang terlalu besar. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 4.800 orang pegawai yang bekerja di UB mulai dari PNS, pegawai tetap hingga pegawai kontrak. Tentu saja jumlah pegawai sebanyak itu akan membuat indeks rupiah remunerasi menjadi lebih kecil dan berdampak pada penerimaan insentif remunerasi yang sedianya dicairkan setiap bulan akan kecil juga. Langkah yang representatif untuk memperbesar indeks rupiah adalah merasionalkan jumlah pegawai yang akan dikenai remunerasi. Dengan kata lain bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pegawai untuk mendapatkan gambaran tentang kebutuhan pegawai yang sebenarnya jika dikaitkan dengan tata kelola dan penyelenggaraan institusi. Hasil evaluasi diharapkan akan berdampak nyata bagi pengurangan volume pegawai karena secara logis dapat dilihat bahwa pegawai UB saat ini memang terlalu besar. Namun mengurangi jumlah pegawai tidaklah mudah dan berkecenderungan menimbulkan vested interest tertentu dalam pelaksanaannya. Status kepegawaian yang belum standar terutama di kalangan pegawai non PNS juga menjadi kendala utama dalam mengkonsep remunerasi. Jika status pegawai tidak jelas maka penetapan jabatan di setiap jenjang tidak bisa dilakukan dan hal ini menyebabkan corporate grade tidak bisa disusun. Otomatis remunerasi tidak bisa diberikan.

Hal lain yang cukup menjadi kendala adalah masalah pengelolaan dana baik di tingkat Universitas maupun Fakultas. Semua pengambil kebijakan mengetahui bahwa pelaksanaan remunerasi harus didukung oleh sistem keuangan yang berbasis  pada manajemen satu pintu. Perombakan besar harus terjadi jika remunerasi ingin segera direalisasikan karena saat ini sistem keuangan masih berbasis pada otonomi fakultas dan banyak pimpinan fakultas yang tidak menghendaki dilaksanakannya resource sharing. Maka pertanyaan besarnya adalah : Apakah remunerasi di UB akan bisa dilaksanakan Januari 2016 ? [Wakil Dekan II FMIPA UB].