Ditulis pada tanggal 7 Oktober 2013, oleh Adm, pada kategori Dekanat Note

DSC01338-2

Anomali selalu menjadi trade merk dalam pelaksanaan sertifikasi dosen (serdos) termasuk dalam pelaksanaan tahun 2013 saat ini, seiring dengan berbagai perubahan kebijakan dalam pelaksanaannya. Yang paling sensitif dan menjadi masalah sejak lama adalah penentuan peserta serdos yang mestinya mengikuti urutan kedudukan dosen dalam DUK dengan memprioritaskan jabatan akademik, strata akademik, dan masa kerja kepangkatan/golongan. Seringkali dijumpai ketidaksesuaian dimana yang didahulukan adalah dosen yang sebenarnya dalam DUK berada diurutan lebih akhir. Hal ini terjadi akibat buruknya sistem database kepegawaian atau sistem manajemen kepegawaian yang menghasilkan daftar urutan atau daftar peserta tidak sesuai. Walaupun fakultas selalu meng-update data kepegawaian khususnya data dosen dan melaporkannya ke universitas, tetapi kami harus bertepuk sebelah tangan, karena pelaporan dari fakultas nampaknya tidak menjadi prioritas untuk “dipedulikan” dalam frame sistem manajemen kepegawaian, padahal data tersebut sangat penting untuk pengambilan keputusan khususnya bagaimana menentukan peserta serdos dari tahun ke tahun.

Komplain dan rasa kecewa dari pihak-pihak yang dirugikan perlu dipahami dan diperhatikan untuk perbaikan di masa datang, terutama aspek transparansi penentuan dan pengusulan peserta/urutan peserta serta verifikasi dan pelaporan data kepegawaian. Yang terjadi di tingkat teknis adalah fakultas diminta melakukan verifikasi data yang terkait dengan status dosen kemudian diusulkan ke tingkat universitas dan dilaporkan ke Jakarta, dan anehnya daftar calon peserta serdos yang diperoleh dari Jakarta tidak sesuai urutannya dengan status kepegawaian yang telah diverifikasi fakultas. Pertanyaannya, di rantai mana terjadi perubahan data, dan hal ini tidak bisa dijawab dengan sederhana mengingat tidak ada kejelasan dan kurangnya transparansi dalam prosesnya, terutama terkait dengan pengiriman data dari universitas ke Jakarta dan mekanisme keluarnya daftar calon peserta serdos dari Jakarta. Walaupun penentuan peserta serdos ini dengan sistem kuota nasional, mestinya tidak akan menghilangkan sama sekali pengurutan yang ada di unit kerja atau di tingkat universitas. Sekali lagi Fakultas hanya diminta melakukan verifikasi terhadap daftar nama calon peserta serdos yang telah ditetapkan dari Jakarta, tidak lebih dari itu.

Penyelesaian pokoknya adalah memperbaiki database kepegawaian dan sistem manajemennya yang harus dilakukan secara komphrehensif. Tidak berguna upaya tersebut apabila hanya dilakukan secara parsial. Dalam kondisi yang amburadul dimana semua proses hanya ditafsirkan secara individual (tidak institusional), sangatlah rawan dengan fait accompli dari berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali jalan perbaikan tersebut di atas segera diupayakan dalam frame komunikasi dan koordinasi kelembagaan. Masalah kepegawaian adalah sangat vital karena menyangkut hajat hidup pegawai sehingga wajib hukumnya untuk dikelola dengan excellent services, transparansi, dan memenuhi rasa keadilan. [PD-II FMIPA UB].