Dokumen dan SOP

• Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
• Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian
• Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
• Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan
• Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
• Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
• Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1969, tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
• Undang-Undang RI No. 43 Tahun 1999, tentang Pokok-pokok Kepegawaian
• Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
• Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2009, tentang Badan Hukum Pendidikan
• Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
• Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2013, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
• Peraturan Presiden RI No. 88 Tahun 2013, tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1976, tentang Cuti PNS
• Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun Tahun 2002, tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah RI No.99 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2002, tentang Kenaikan Pangkat PNS
• Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2004, tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik
• Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2004, tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
• Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
• Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009, tentang Dosen
• Peraturan Pemerintah RI No. 41 Tahun 2009, tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
• Peraturan Pemerintah RI No. 53 Tahun 2010, tentang Disiplin PNS
• Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2011, tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
• Peraturan Pemerintah RI No. 56 Tahun 2012, tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2013, tentang Pemberhentian PNS, Perubahan Keempat atas PP No. 32 Tahun 1979
• Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013, tentang Standar Nasional Pendidikan, Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005
• Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
• Peraturan Pemerintah RI No. 21 Tahun 2014, tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional
• Peraturan Pemerintah RI No. 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
• Permendiknas RI  No. 59 Tahun 2008, tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar
• Permendiknas RI  No. 48 Tahun 2009, tentang Pedoman Tugas Belajar PNS di Departemen Pendidikan Nasional
• Permendiknas RI  No. 17 Tahun 2010, tentang Pecegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
• Permendikbud RI No. 16 Tahun 2012, tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Permendikbud RI No. 6 Tahun 2013 dan Lampiran, tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Permenpan-RB RI No. 17 Tahun 2013 dan Lampiran, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
• Permenpan-RB RI No. 46 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya
• Permendikbud RI No. 78 Tahun 2013, tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor
• Permendikbud RI No. 84 Tahun 2013, tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS
• Permendikbud RI No. 107 Tahun 2013, tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
• Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 dan Lampiran, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
• Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 dan Lampiran, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (sebagai pengganti Kepmendiknas No. 36/D/O/2001)
• Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, beserta Lampiran 1-2, Lampiran 3 dan Lampiran 4-12
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi No. 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beserta Lampiran
• Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya

KEPUTUSAN MENTERI

1. Keputusan Menwasbangpan RI No. 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999, tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
2. Keputusan Mendiknas RI No. 36/D/O/2001, tentang Juknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen

<strong “>SURAT EDARAN KEMENTERIAN

1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud No. 23053/A4/KP/2013, tentang PNS yang Menjadi Pejabat Negara terutama Dosen di lingkungan Kemendikbud

PERATURAN DAN SURAT EDARAN KEPALA BKN (BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA)

1. Surat Edaran BKN No. 01/SE/1977, tentang Permintaan dan Pemberian Cuti PNS
2. Perka BKN No. 1 tahun 2013, tentang Pelaksanaan Peraturan No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Bagian 1 dan Bagian 2)

PEDOMAN-PEDOMAN

1. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit 2010 tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar
2. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat / Jabatan Akademik Dosen 2015

SURAT EDARAN BIRO KEPEGAWAIAN

1. Surat Edaran Biro Kepegawaian 4159/A4.3/KP/2010, tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Ketentuan Batas Usia Penerima Beasiswa

SURAT EDARAN/SURAT KEPUTUSAN/PERATURAN REKTOR dan SENAT UB

1. Surat Keputusan Rektor UB No. 317/SK/2008, tentang Kode Etik Tenaga Penunjang Akademik Universitas Brawijaya
2. Peraturan Senat UB No. 318/PER/2008, tentang Kode Etik Dosen Universitas Brawijaya
3. Surat Edaran Rektor UB No. 2344/UN10/KP/2013, tentang Ketentuan Studi Lanjut bagi Tenaga Kependidikan di UB
4. Surat Edaran Rektor UB No. 2375/UN10/KP/2013, tentang Publikasi pada Jurnal terindeks Scopus
5. Surat Keputusan Rektor UB No. 205/SK/2013, tentang Penetapan Biaya Pendidikan Dosen Studi Lanjut, Kursus Bahasa Inggris dan Dosen Penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Program Pascasarjana Universitas Brawijaya
6. Surat Pemberitahuan Rektor UB No. 2330/UN10/TU/2013, tentang Matriks Kewenangan Penandatangan Naskah Dinas untuk Perguruan Tinggi Negeri, sebagai tindak lanjut Permendikbud No. 6 Tahun 2013
7. Peraturan Rektor No. 438 Tahun 2013, tentang Dosen Tetap Non PNS Universitas Brawijaya
8. Peraturan Rektor No. 536 Tahun 2013, tentang Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS Universitas Brawijaya
9. Surat Edaran Rektor No. 707/UN.10/KP/2014, tentang Peraturan Hari dan Jam Kerja Pegawai

PERATURAN PEMERINTAH :

1. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2010, tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2013, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 2013

PERATURAN PRESIDEN :

1. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2013, tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

PERATURAN MENTERI :

1. Permendikbud No. 55 Tahun 2013, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA :

1. Lampiran SK No. 276/SK/2013, tentang Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Baru S1 yang diterima melalui seleksi SNMPTN dan SBMPTN di Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014
2. Lampiran SK No. 300/SK/2013, tentang Tarif SPP Proporsional, DBP, Bandwith, SPFP Proporsional dan biaya lain bagi Mahasiswa Baru S1 yang diterima melalui seleksi SPMK di Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014
3. SK No. 311/SK/2013, tentang Tarif Pelayanan Umum Medik Gigi dan Mulut di Instalasi Gigi dan Mulut Rumah Sakit Universitas Brawijaya
4. SK No. 312/SK/2013, tentang Tarif Pelayanan Spesialis Medik Gigi dan Mulut di Instalasi Gigi dan Mulut Rumah Sakit Universitas Brawijaya
5. SK No. 356/SK/2013, tentang Penetapan Penerima Beasiswa Bidik Misi Jalur SBMPTN Bagi Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2013/2014