Remunerasi UB : Tantangan dan ProblematikanyaUB’s Remuneration: Its Challenges and Problems

PD 2aSebagai PTN-BLU, tak ayal lagi bagi UB untuk melaksanakan Remunerasi sebagai amanat penting dalam otonomi keuangan. Jika dilihat dari kompleksitasnya, diperkirakan UB baru bisa melaksanakan remunerasi pada Januari 2016. Walaupun diskursus tentang remunerasi ini disambut antusias oleh warga UB karena terkait dengan peningkatan kesejahteraan, namun hingga saat ini remunerasi belum dilaksanakan karena memang persoalannya tidak sederhana.

PD 2aAs a state university-public service agency (PTN-BLU), it is possible for Brawijaya University (UB) to do remuneration as the important mandate in financial autonomy. If it is seen from its complexities, UB is predicted can do remuneration on January 2016. Although a discourse about this remuneration is welcomed enthusiastically by people in UB because it is related to the increase of welfare, but until now the remuneration has not been done because its problems are complexes. At least there are two big things that must be done by UB in order to be able to make the concept of its remuneration, i.e., (1) Sustainable and consistent in the rules of earnings especially the source of funds from non-tax state income (PNBP), and (2) A rational corporate grade for employees which is based on the need of the institution.Paling tidak ada 2 hal besar yang harus dilaksanakan UB agar bisa menyusun konsep remunerasinya yaitu (1) Sustainibilitas dan konsistensi pagu penerimaan khususnya sumber dana PNBP, dan (2) Corporate grade pegawai yang rasional dengan volume yang sesuai dengan kebutuhan institusi. Mungkin dalam ketersediaan dana bagi universitas sebesar UB masih bisa dipertahankan konsistensinya setidaknya untuk 10 tahun ke depan, tetapi yang menjadi persoalan adalah volume pegawai UB yang terlalu besar. Saat ini setidaknya terdapat sekitar 4.800 orang pegawai yang bekerja di UB mulai dari PNS, pegawai tetap hingga pegawai kontrak. Tentu saja jumlah pegawai sebanyak itu akan membuat indeks rupiah remunerasi menjadi lebih kecil dan berdampak pada penerimaan insentif remunerasi yang sedianya dicairkan setiap bulan akan kecil juga. Langkah yang representatif untuk memperbesar indeks rupiah adalah merasionalkan jumlah pegawai yang akan dikenai remunerasi. Dengan kata lain bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pegawai untuk mendapatkan gambaran tentang kebutuhan pegawai yang sebenarnya jika dikaitkan dengan tata kelola dan penyelenggaraan institusi. Hasil evaluasi diharapkan akan berdampak nyata bagi pengurangan volume pegawai karena secara logis dapat dilihat bahwa pegawai UB saat ini memang terlalu besar. Namun mengurangi jumlah pegawai tidaklah mudah dan berkecenderungan menimbulkan vested interest tertentu dalam pelaksanaannya. Status kepegawaian yang belum standar terutama di kalangan pegawai non PNS juga menjadi kendala utama dalam mengkonsep remunerasi. Jika status pegawai tidak jelas maka penetapan jabatan di setiap jenjang tidak bisa dilakukan dan hal ini menyebabkan corporate grade tidak bisa disusun. Otomatis remunerasi tidak bisa diberikan.

Hal lain yang cukup menjadi kendala adalah masalah pengelolaan dana baik di tingkat Universitas maupun Fakultas. Semua pengambil kebijakan mengetahui bahwa pelaksanaan remunerasi harus didukung oleh sistem keuangan yang berbasis  pada manajemen satu pintu. Perombakan besar harus terjadi jika remunerasi ingin segera direalisasikan karena saat ini sistem keuangan masih berbasis pada otonomi fakultas dan banyak pimpinan fakultas yang tidak menghendaki dilaksanakannya resource sharing. Maka pertanyaan besarnya adalah : Apakah remunerasi di UB akan bisa dilaksanakan Januari 2016 ? [Wakil Dekan II FMIPA UB].

Maybe the availability of funds for a big university as UB still can be questioned for its consistency at least for the next 10 years, but the problem is the volume of employees in UB is too big. Currently, at least there are about 4,800 employees who work in UB, starting from civil servants (PNS), permanent employees to contract employees. Of course, the large number of those employees will make the rupiah index of remuneration to become smaller and affect the remuneration incentive income which is cashed each month will also smaller. The representative step to increase rupiah index is by rationalizing the number of employees who will have remuneration.

In other words, it needs total evaluation to employees’ performance to achieve the picture about the real need of employees if it is related to the governance and management of an institution. The result of evaluation is expected can have a real effect to the reduction of employee volume because logically the employees in UB are too many. But, to reduce the number of employees is not easy and tends to cause a vested interest in its application. The status of officialdom which has not been in standard especially in non-civil servant employees also becomes the main constraint to make remuneration. If the status of an employee is not clear, then the determining of position in each level cannot be done, and cannot make a corporate grade. And automatically, remuneration cannot be given.

Another thing that also becomes the constraint is the issue of fund management whether in the university or in faculties. All policymakers know that the application of remuneration must be supported by one gate management based of financial system. A big change must be done if we want to realize remuneration as soon as possible because currently the financial system is still based on the autonomy of each faculty and many faculty leaders do not want resource sharing. Then the big question is: Is remuneration in UB can be done in January 2016? [Vice Dean II of FMIPA UB].

Close Menu